Tintanusantara.co.id.Gorontalo – Aroma busuk kekuasaan kembali menyeruak di Bumi Serambi Madinah. Gelombang kekecewaan publik kini mengguncang Provinsi Gorontalo setelah mencuat dugaan keterlibatan anak Bupati Bone Bolango dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo langsung pasang badan, menyoroti dugaan praktik “tebang pilih” dalam proses hukum yang disebut-sebut mulai disamarkan demi melindungi darah penguasa.
Dalam pernyataan sikapnya, BEM menilai skandal ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan tamparan keras terhadap moralitas kepemimpinan daerah.
“Kami menuntut penegakan hukum yang adil, tanpa pandang bulu. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” tegas BEM Provinsi Gorontalo.
Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, Almisbah Dodego, bahkan menyatakan pihaknya siap membawa persoalan ini ke ranah hukum jika aparat terbukti bermain mata.
“Kami tidak akan diam. Jika aparat terkesan menutup-nutupi, BEM Provinsi Gorontalo siap menempuh jalur hukum. Rakyat berhak tahu kebenarannya, dan kami akan berdiri di garda terdepan untuk memastikan keadilan ditegakkan,” tegas Almisbah dengan nada geram.
BEM menegaskan, jabatan publik bukanlah tameng kebal hukum.
“Jika rakyat kecil bisa ditangkap karena sejumput narkoba, maka anak bupati pun harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada impunitas hanya karena memiliki ‘marga kekuasaan’,” lanjut pernyataan BEM.
Dalam desakan kerasnya, BEM Provinsi Gorontalo menuntut:
1. Penegakan hukum tanpa pandang bulu – aparat harus bertindak terbuka, transparan, dan adil tanpa intervensi politik.
2. Pertanggungjawaban moral Bupati Bone Bolango – sebagai orang tua dan pejabat publik, bupati diminta tidak bersembunyi di balik jabatan. “Jika tidak mampu membina keluarga, bagaimana bisa membina rakyat?” sindir BEM.
“Kami tidak anti pemerintah, tapi kami anti penyelewengan. Kami tidak benci pejabat, tapi kami muak dengan mental feodal dan kebal hukum. Bupati bukan raja, anak bupati bukan tuan tanah. Rakyat berhak tahu, hukum harus ditegakkan,” tegas BEM dalam pernyataan akhirnya.
Dengan nada lantang, Almisbah Dodego menutup seruannya:
“Bersama rakyat, lawan ketidakadilan! Jangan biarkan kekuasaan menginjak hukum!”
Kasus ini kini menjadi ujian besar bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Publik menunggu, apakah hukum benar-benar berdiri tegak, atau kembali tunduk pada bayang-bayang kekuasaan dan nepotisme.(Rey)