Tinta Nusantara.co.id-Pengamat Politik dan kebijakan Publik Jambi. Juga Sebagai Dosen Pascasarjana UIN STS Jambi.
Pemilu merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan kemerosotan dalam prinsip-prinsip demokrasi yang dihadapi oleh negara ini.
Terlepas dari upaya yang dilakukan untuk memperbaiki proses demokratisasi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
Salah satu tantangannya utama adalah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang merajalela di kalangan elit politik.
Hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis, sehingga menggerus legitimasi sistem secara keseluruhan.
Selain itu, polarisasi politik yang semakin memburuk juga memperparah situasi ini, dengan memecah belah masyarakat menjadi kubu-kubu yang saling bertentangan.
Pemilu seharusnya menjadi ajang untuk mengekspresikan kehendak rakyat, namun sering kali terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi dalam prosesnya.
Pemilih sering kali dipengaruhi oleh isu-isu sensitif dan kampanye yang kurang bertanggung jawab, daripada fakta dan program yang nyata.
Akibatnya, pemilih sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang calon dan partai yang mereka pilih.
Untuk mengatasi kemerosotan demokrasi ini, perlu adanya reformasi yang menyeluruh dalam sistem politik dan pemilihan.
Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus ditingkatkan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik harus diutamakan.
Selain itu, pendidikan politik yang lebih baik perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokratis.
Hanya dengan langkah-langkah ini, kita dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan membangun fondasi yang kokoh untuk demokrasi di Indonesia.
Kajian tentang Tantangan dalam Sistem Demokrasi Indonesia
Kemerosotan Prinsip-prinsip Demokrasi :
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami kemerosotan dalam prinsip-prinsip demokrasi, terutama terkait penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang merajalela di kalangan elit politik.
Ketidakpercayaan Masyarakat :
Penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis, yang secara signifikan menggerus legitimasi sistem secara keseluruhan.
Polarisasi Politik :
Polarisasi politik yang semakin memburuk memperparah situasi dengan memecah belah masyarakat menjadi kubu-kubu yang saling bertentangan.
Penyalahgunaan dan Manipulasi dalam Pemilu :
Pemilu seharusnya menjadi ajang untuk mengekspresikan kehendak rakyat, tetapi sering kali terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi dalam prosesnya.
Pemilih juga sering kali dipengaruhi oleh isu-isu sensitif dan kampanye yang kurang bertanggung jawab, daripada fakta dan program yang nyata.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Reformasi Sistem Politik dan Pemilihan.
Diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam sistem politik dan pemilihan untuk mengatasi kemerosotan demokrasi.
Ini meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik.
Pendidikan Politik
Penting untuk memperkuat pendidikan politik guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokratis.
Dengan pemahaman yang lebih baik, pemilih dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan rasional dalam pemilihan.
Memulihkan Kepercayaan Masyarakat.
Agar langkah-langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan membangun fondasi yang kokoh untuk demokrasi di Indonesia.
Dengan demikian, proses demokratisasi dapat berjalan lebih efektif dan mendapatkan dukungan yang lebih luas di tengah – tengah masyarakat berbangsa.(Oleh : Dr Dedek Kusnadi, M.Si,.MM)
