NU Minta Jatah Menteri, Nasdem: Itu Hak Prerogatif Jokowi
JAKARTA-Politikus Partai Nasdem, Supiadin Aries Saputra merespons sikap Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) yang meminta jatah kursi menteri dalam Kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Menurut dia, hal tersebut merupakan prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Nanti biar presiden bicara dengan partai-partai koalisi. Siapa yang akan masuk kabinet, itu biar menjadi pembahasan presiden dengan partai koalisi,” ujarnya saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2019).
Ia menuturkan, sebelum menentukan siapa saja yang akan menjadi menteri dalam kabinetnya, Jokowi pasti akan meminta pendapat dari para partai koalisi.
“Jadi serahkan saja kepada presiden, kita enggak perlu berandai-andai, nanti jadi salah lagi,” ucapnya.
Anggota Komisi I DPR RI itu menerangkan, PBNU merupakan ormas yang mejadi bagian dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jika PBNU ingin mendapatkan kursi menteri, kata dia, sebaiknya dibicarakan bersama PKB. Terkait apakah kursi yang diterima oleh PBNU akan dipisah atau digabung dengan PKB, dirinya mengatakan biarkan kedua pihak itu yang menentukannya.
“Karena kalau kita bicara NU, kita bicara PKB, biarlah mereka yang lebih tahu. Yang penting semua untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia ke depan,” tuturnya. Baca juga: PBNU Mint
Selain itu, kata Supiadin, yang lebih penting lagi, lima tahun ke depan selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf harus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Nah ini menjadi penting karena kualitas SDM yang tidak memadai, kurang, sehingga muncullah yang namanya politik identitas, primordial, kita jadi terpecah. Presiden menganggap, kualitas SDM itu kata kuncinya. Oleh karena itu, kualits SDM harus sama” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), menyatakan bahwa kontribusi NU menjadi salah satu faktor kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Untuk itu, pihaknya pun meminta tambahan jatah menteri bagi kader NU di kabinet. Sebab, menurut Gus Ali, tak ada perjuangan yang gratis. Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar juga mengatakan telah menyiapkan kader terbaik untuk diajukan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo periode 2019-2024.
“Kalau siap, sejak dulu siap,” kata Miftachul di Jakarta pada Minggu (23/6/2019).(net)