Konflik Ketua DPRD Vs Sekwan Gegara Pakaian Dinas, Begini Komentar Gubernur Jambi
TINTANUSANTARA.CO.ID, JAMBI – Sikap berani Sekwan Emi Nopisah menolak permintaan Ketua DPRD Edi Puwanto untuk menghapus proyek pengadaan pakaian dan atribut dinas dalam DPA Sekretariat DPRD Jambi senilai Rp 948.337.500,00 pada tahun anggaran 2021 mendapat komentar dari Gubernur Jambi Al Haris.
Meski mau berkomentar, namun mantan Bupati Merangin dua periode ini terkesan berhati-hati dan tidak mau terlibat terlalu jauh menyikapi persoalan antara stafnya dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi itu.
“Saya tidak ngerti itu, saya tidak tahu. Itu urusan Sekwan la,” katanya di konfirmasi Senin (13/9/2021).
Sebelumnya, Ketua DPRD Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengaku bingung munculnya alokasi anggaran untuk pembelian pakaian dinas dan atribut untuk 55 orang pimpinan dan anggota legislator setempat pada Daftar Pelaksanaan Anggaran di Sekretariat Dewan yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi 2021.
“Saya juga binggung kalau masih muncul,” katanya, Sabtu (11/9/2021) malam.
Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi ini mengungkapkan, sebelumnya dia telah meminta pejabat Sekretaris Dewan sebagai Pengguna Anggaran (PA) agar menghapus kegiatan itu.
“Saya sudah minta coret dengan Sekwan. Sudah lama saya minta hal tersebut,” tambahnya.
Menjawab pernyataan Edi Purwanto, Sekwan DPRD Emi Nopisah menepis. Dia menyatakan, keputusannya meneruskan proyek itu guna mengakomodir keinginan wakil rakyat lainnya.
“Semua keputusan ada ditangan dewan, ditangan ketua fraksi,” kata Sekwan DPRD Provinsi Jambi Emi Nopisah, Senin (13/9/2021).
Wanita berhijab ini mengatakan, keputusan dilanjutkan atau tidak proyek pengadaan pakaian dan atribut dinas pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024 tergantung rapat keputusan ketua fraksi.
“Kalau memang hasil rapat pimpinan fraksi memutuskan dibatalkan, maka akan kita surati UKPBJ agar tendernya dibatalkan,” kata Emi tanpa memberitahukan kapan akan digelar sidang Fraksi terkait hal tersebut.
Para pimpinan fraksi belum dikonfirmasi terkait hal ini.
Proyek pengadaan pakaian dan atribut dinas dengan HPS paket Rp 868.972.500,00 ini saat ini tengah berproses di UKPBJ Provinsi Jambi. Ini merupakan tender kedua, setelah pada tender pertama ditemukan kendala hingga harus diulang.
Rencana Sekwan selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Jambi meneruskan proyek ini mendapat penolakan dari komponen masyarakat Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Provinsi Jambi.
“Kami minta agar proyek pembelian pakaian dinas dan atribut itu dibatalkan,” kata Anwar, Ketua LSM KUBU Jambi, Jumat (10/9/2021).
Meski mengaku bahwa kegiatan itu merupakan hak para wakil rakyat yang sah secara aturan. Munculnya anggaran itu pada APBD menimbulkan kesan para wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan ketimbang membantu masyarakat Jambi yang tengah mengalami berbagai kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19 dalam pemanfaatan keuangan daerah.
“Proyek ini tidak begitu mendesak, tidak seharusnya dianggarkan saat Pandemi yang telah menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pemilih mereka. Ini empati atas kesulitan yang dialami masyarakat Jambi,” katanya. (Ary)