TINTA NUSANTARA.CO.ID-Batang Hari/ Jambi – Konflik internal mengguncang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Batang Hari. Musyawarah Cabang (Muscab) yang seharusnya menjadi forum demokratis kepala desa kini berubah menjadi ajang adu nasib politik, menyusul menguatnya desakan agar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus lama dibuka dan diuji secara terbuka.
Rapat internal yang digelar di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Batang Hari, Rabu (4/2/2026), menjadi pemantik eskalasi konflik. Plt Ketua APDESI Batang Hari, Agustian, secara tegas menyatakan LPJ bukan sekadar formalitas administratif, melainkan penentu sah atau tidaknya proses pemilihan ketua.
“LPJ harus disampaikan di awal. Kalau ditolak, proses tidak bisa dilanjutkan begitu saja,” tegas Agustian.
Pernyataan tersebut memicu spekulasi bahwa kepengurusan lama kini berada di bawah tekanan serius, bahkan terancam kehilangan legitimasi di hadapan forum Muscab.
Kinerja Dipersoalkan, Marwah Organisasi Dipertaruhkan
Sorotan terhadap kepengurusan sebelumnya kian menguat. Sejumlah kepala desa mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya telah dikerjakan organisasi selama masa jabatan pengurus lama. Minimnya aktivitas, lemahnya konsolidasi antardesa, hingga belum adanya sekretariat tetap di ibu kota kabupaten, Muara Bulian, disebut sebagai indikator kegagalan tata kelola organisasi.
Kritik tersebut berkembang cepat di luar forum resmi dan berpotensi meledak saat pembahasan LPJ digelar. Bagi sebagian kepala desa, Muscab kali ini bukan sekadar memilih ketua baru, melainkan momentum membersihkan organisasi dari pola kepemimpinan yang dinilai stagnan.
Petahana Terjepit, Peta Calon Terancam Berubah
Nama Hilal, selaku petahana, kini berada dalam posisi paling rawan. Nasib pencalonannya disebut sangat bergantung pada hasil evaluasi LPJ. Jika laporan ditolak, peluangnya untuk kembali memimpin APDESI Batang Hari diyakini bisa runtuh sebelum pemilihan dimulai.
Sementara itu, Iknak, Kepala Desa Terusan, muncul sebagai penantang yang mengintai celah. Namun dinamika Muscab yang belum terkunci membuka kemungkinan munculnya kandidat baru, sekaligus mengubah total peta kontestasi.
Potret Retaknya Demokrasi Desa
Gejolak APDESI Batang Hari menjadi potret kecil retaknya tata kelola organisasi desa di daerah. Ketegangan antara pertanggungjawaban, ambisi kekuasaan, dan tuntutan transparansi memperlihatkan bahwa demokrasi di tingkat desa masih diuji oleh kepentingan personal dan kelompok.
Dengan LPJ sebagai titik krusial, Muscab APDESI Batang Hari kini tak lagi sekadar agenda internal. Ia berubah menjadi ujian integritas dan kedewasaan politik kepala desa, yang hasilnya berpotensi menjadi preseden bagi dinamika organisasi desa di daerah lain.
(tim)
