TINTA NUSANTARA.CO.ID–Batang hari/Jambi – Buruknya pengelolaan anggaran publikasi media online dan pembayaran koran di DPRD Kabupaten Batang hari menjadi sorotan Media yang ada di Kabupaten Batang hari.
Bagaimana tidak, pembayaran publikasi Media tidak sesuai dengan Mou yang telah di ajukan melalui proposal dan di tanda tangani oleh para awak media setempat.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro tinta Nusantara.co.id. Batang hari Azhar(WO Azhar) mengatakan, pembayaran publikasi media online dan koran tidak sesuai dengan kesepakatan.
“Hal ini sa,at d kompermasihkan melalui DPRD batang hari PAK. YONGHIE VERLY PRATAMA melalui warshop,dari partai PDI perjuangan. Jelasnya
” Kita Bersama DPRD batang hari dan BAKAUDA batang hari sudah kita bahas dan juga yang lain2. Bahwa pembayaran publikasi Untuk media wajib di bayarkan seperti tahun tahun sebelumnya,kita tunggu saja”tegas YONGHIE.
“Kejadian sa,at ini menjadi suatu keganjalan bagi media batang hari, karena tidak biasanya sudah beberapa kali telah di terima media sebelum tahun ini.
“Dan ini sangat membuat kami media batang hari, dengan kejadian tersebut, kami berjanji akan mencari kebenaran. Mendatangkan BPK apakah benar adanya atau hanya pembodohan demi mencari keuntung.
Ketua Biro Media Tinta Nusantara.co.id batang hari Azhar(WO.azhar) menambahkan, selain terdapat kejanggalan dari pembayaran publikasi, pembayaran Uang publikasi media juga tidak sesuai dengan Mou yang telah diajukan.
“Untuk pembayaran Carut Marut Anggaran Publikasi di DPRD Kabupaten Batang hari di duga ada yang bermain main dengan anggaran publikasi sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten batang hari semakin menurun.
Azhar menyatakan bahwa buruknya pengelolaan Anggaran Publikasi di DPRD Kabupaten Batang hari telah berlangsung selama ini dan menjadi masalah yang serius bagi pengelolaan keuangan publik di Sekretariat DPRD Batang hari ,Hal ini ada nya dugaan permainan anggaran publikasi di sekretariat DPRD Batang hari.
Menurut Azhar, pemerintah daerah seharusnya memperhatikan pentingnya pengelolaan anggaran publikasi, Publikasi di DPRD Batang hari merupakan salah satu media yang efektif sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program program pembangunan daerah, Oleh karena itu perlu ada prioritas pada pengalokasian dana untuk memperbaiki kualitas pemberitaan publikasi.
“Kebijakan harus segera diubah agar publikasi di DPRD batang hari dapat berjalan secara efektif dan efisien. Publikasi harus transparan dan akuntabel, sehingga kinerja DPRD dapat diukur dengan baik oleh masyarakat,” ujar ketua kabiro tinta Nusantara.co.id saat diwawancarai .
Selain itu, di DPRD Kabupaten batang hari iAzhar juga menyarankan adanya forum diskusi dari media dan DPRD Batang hari guna membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan peliputan. Hal ini dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara media dengan DPRD batang hari dan tentunya berdampak baik dalam penanganan masalah klasik ini.
“DPRD Batang hari juga perlu meningkatkan pelayanannya terhadap media. Kebutuhan media harus diperhatikan dengan baik, seperti menjamin akses informasi yang mudah dan akurat, dan bukan hanya sebagai objek peliputan yang dimaksudkan untuk pemuasan kepentingan pribadi,” imbuhnya.
Adapun dalam hal pengelolaan anggaran, Ia menyarankan adanya transparansi dan pengawasan yang ketat, sehingga penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan publikasi yang dihasilkan memenuhi standar kualitas pemberitaan yang disyaratkan.
Melalui upayanya, Azhar berharap DPRD Batang hari menjadi lebih baik dalam melakukan pengelolaan anggaran publikasi yang optimal dengan memastikan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan kualitas d BAKAUDA Batang hari.
Pemberitaan DPRD Kabupaten Batang hari semakin meningkat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.,kata dia.
Di tempat terpisah, mantan ketua ormas wartawan’ d batang hari ,tidak mau d sebut namanya.Mengatakan, hal ini bukan hanya untuk sekretariat DPRD saja justru untuk dinas kominfo yang lebih parah, beberapa tahun yang lalu sudah sepakat dari hasil hering antara dinas kominfo dan para wartawan disepakati bahwa dinas Kominfo tentang terbayarkan kerjasama media dengan pemerintah.
“Jelasnya.
(har)
