TINTA NUSANTARA.CO.ID-Batang Hari,/Jambi – Kasus dugaan pengeroyokan brutal yang terjadi di lingkungan PT Deli Muda Perkasa (PT DMP) kembali disorot tajam publik. Alih-alih menunjukkan kemajuan berarti, penanganan perkara ini justru terkesan berputar-putar di tempat. Setelah lebih dari lima bulan mengendap tanpa kejelasan, Unit Reskrim Polsek Maro Sebo Ulu baru kembali memanggil saksi untuk klarifikasi, Kamis (05/02/2026).
Berdasarkan surat resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Batang Hari, Polsek Maro Sebo Ulu tertanggal 03 Februari 2026, penyidik memanggil dua orang saksi, yakni Neldi Yusra dan Hamdani, untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP—pasal yang sejatinya mengatur kekerasan secara bersama-sama dan ancaman pidana berat.
Peristiwa pengeroyokan tersebut diketahui terjadi di kebun kelapa sawit PT DMP Blok C5, Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, pada Jumat, 26 September 2025 sekitar pukul 16.00 WIB. Artinya, perkara ini telah berumur lebih dari lima bulan, namun hingga kini belum juga menyentuh tahap penetapan tersangka.
Ironisnya, meski Surat Perintah Penyelidikan telah diterbitkan sejak 12 November 2025, penanganan perkara justru tampak lamban dan minim transparansi. Publik pun mulai mempertanyakan: apa sebenarnya yang menghambat proses hukum kasus ini?
Lebih memprihatinkan lagi, sejumlah oknum karyawan PT DMP yang diduga kuat terlibat dalam pengeroyokan justru disebut-sebut tidak memenuhi panggilan polisi. Namun anehnya, absennya pihak terduga tersebut seolah tidak berimplikasi apa pun secara hukum. Tidak ada upaya jemput paksa, tidak ada tindakan tegas—sebuah potret penegakan hukum yang memantik kecurigaan publik.
Saat dikonfirmasi, Kapolsek Maro Sebo Ulu AKP Saprizal, melalui Kanit Reskrim Aipda FBM Farhusip, menyatakan bahwa perkara masih menunggu keterangan saksi ahli medis dari pihak kesehatan sebagai kelengkapan berkas penyelidikan.
Pernyataan ini justru menambah daftar tanda tanya. Pasalnya, publik menilai alasan administratif semacam ini tidak seharusnya menjadi dalih berlarut-larutnya penanganan perkara pidana, terlebih kasus pengeroyokan yang telah memiliki korban, saksi, serta lokasi kejadian yang jelas.
Situasi ini pun memicu desakan keras dari berbagai elemen masyarakat agar Polres Batang Hari dan Polda Jambi turun tangan melakukan pengawasan ketat. Penegak hukum diminta memastikan tidak ada pembiaran, intervensi kepentingan, atau praktik tebang pilih hukum dalam kasus yang melibatkan perusahaan besar tersebut.
Jika hukum terus dibiarkan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka keadilan hanya akan menjadi jargon kosong—dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum kian tergerus.
(Red)
