TINTANUSATARA.CO.ID,Melawi,Kalbar DPRD Melawi melakukan agenda konsultasi dan koordinasi ke DPRD Kota Pontianak dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Melawi tahun 2025–2029.
Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, Selasa (8/7/2025). Kedatangan rombongan DPRD Melawi disambut Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas banyak aspek penting terkait penyusunan dan implementasi RPJMD, khususnya dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah mengenai pendapatan asli daerah (PAD), yang menjadi sumber utama pemasukan bagi Kabupaten Melawi.
Melalui pertemuan ini diharapkan penyusunan RPJMD Melawi tahun 2025–2029 dapat lebih matang, menyeluruh, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Melawi mengungkapkan pentingnya menggali potensi PAD secara maksimal agar pembangunan dapat terus berjalan dengan baik.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Melawi juga menyampaikan harapan agar DPRD Kota Pontianak dapat berbagi ilmu dan pengalaman dalam menyusun RPJMD yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, menyampaikan dalam meningkatkan PAD tanpa memberatkan masyarakat. Salah satunya adalah dengan memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan.
Satarudin juga menyampaikan pentingnya penguatan kelembagaan di tubuh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Menurutnya, Bapenda adalah pintu utama pemasukan daerah, sehingga perlu diawasi dan dikontrol secara ketat oleh DPRD.
Ia menekankan bahwa jika Bapenda tidak dikelola dengan baik, maka potensi pendapatan daerah bisa hilang atau tidak maksimal. Oleh karena itu, kontrol dari legislatif menjadi sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai atura.
Pembahasan Peraturan Daerah (Perda) juga menjadi bagian dari diskusi kedua pihak. DPRD Melawi ingin memastikan bahwa proses legislasi daerah sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ketua DPRD Kota Pontianak menggarisbawahi pentingnya peran DPRD dalam mengawal setiap kebijakan dan anggaran, tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga pelaksanaan dan evaluasi.