TINTANUSANTARA.CO.ID, BATANGHARI – Pelecehan Seksual, Polres Batanghari tetapkan satu orang pengasuh Pondok Tartil Quran jadi tersangka, (17/02/2022).
Kapolres Batanghari propinsi Jambi AKBP. M. Hasan. S.I.K., M.H saat jumpa Pers, Kamis 17/2/2022 di halaman Makopolres Batanghari membenarkan telah menetapkan salah seorang pengasuh Pondok Tartil Quran berinisial NH beralamat di Rt 03 Desa kampung Pulau Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari.
Penetapan tersangka sendiri berdasarkan LP/B/21/11/2022/SKP-Res Batanghari tanggal 26 Februari 2022, dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) pondok Ma’had Tahfidzil Quran, kejadian bermula jelas Kapolres sebut saja Bunga (15) salah seorang santri yang ada di rumah Tahfizdil Qur’an, diduga telah di lakukan pelecehan oleh pengasuh pondok Tahfizdil Qur’an tersebut berinisial NH, dengan dalih Diruqi’ah bertujuan menghilangkan pengaruh negatif yang ada, namun sang ustad NH, malah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan mencium, memeluk korban, meraba-raba payudara bahkan hingga meraba barang sensitif milik korban, kejadian ini jelas Kapolres berlangsung selama dua kali berturut turut, tidak terima atas kejadian tersebut korban akhirnya melapor ke orang tuanya, korban sendiri bertempat tinggal di jalan Lamvero Bagan Pete di kota Jambi.
Tidak terima atas kejadian tersebut orang tua korban langsung mendatangi Polres Batanghari guna melaporkan kejadian yang telah menimpa anak korban.
Untuk barang bukti yang turut diamankan ujar Kapolres satu buah bra warna biru muda, satu buah bra warna biru terang, satu buah celana dalam warna merah muda, dan satu buah celana dalam warna coklat cream, dan barang bukti ini untuk kejadian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, kurang lebih jam 01,00 wib. sementara barang bukti untuk kejadian yang kedua hari Sabtu tanggal 11 Februari 2022, kurang lebih jam 05.00. wib berupa satu buah gamis warna hitam putih, satu buah jilbab warna hitam, satu buah celana pendek warna cream dan baju lengan pendek warna cream.
Pasal yang akan di kenakan Pasal 82 ayat (1) UUD RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UUD nomor 1 Tahun 2016, ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun Pidana denda paling banyak Rp 15 Milyar Tegas Kapolres. (azhar-spri)