TINTA NUSANTARA.CO.ID-BATANG HARI – Malam di Perumahan Mitranda Asri Dua, RT 24, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, mendadak ricuh. Seorang anggota DPRD setempat berinisial MH digerebek warga saat berada di dalam rumah bersama seorang janda berinisial RM. Peristiwa ini langsung meledak menjadi isu sensasional yang mencoreng wajah legislatif daerah.
Kasus ini bukan sekadar gosip tepi jalan. Dugaan pelanggaran moral yang menyeret nama MH dinilai sebagai tamparan keras bagi integritas DPRD dan partai politik yang menaunginya, Gerindra.
Ketua PWRI Batang Hari, Azwar Amir Hamzah, menyebut MH telah mencederai sumpah jabatannya.
> “Sebagai pejabat publik, MH terikat Kode Etik DPRD yang menuntut menjaga marwah pribadi dan lembaga. Dugaan tindakan ini jelas mencoreng prinsip-prinsip itu,” tegas Azwar.
Namun, menurut Azwar, tanggung jawab tidak berhenti pada individu. Partai politik, katanya, wajib menegakkan disiplin kader, bahkan untuk perilaku di ranah privat jika berdampak pada citra partai.
> “Diamnya partai bisa diartikan sebagai pembiaran. Jargon integritas dan moral hanyalah retorika kosong jika tak diikuti sanksi tegas,” kritiknya.
Azwar menegaskan, memberi sanksi bukan sekadar menjatuhkan hukuman, melainkan menyelamatkan marwah partai dan kepercayaan rakyat. Ia menyinggung bahwa publik lebih menghormati partai yang cepat dan tegas menindak kader bermasalah.
> “Partai yang bersembunyi di balik alasan ‘menunggu proses hukum’ tanpa langkah internal akan dipandang lemah dan oportunis,” katanya.
Kasus MH, kata Azwar, menjadi ujian terbuka bagi Gerindra Batang Hari. Publik menanti apakah partai akan menegakkan aturan yang dibuat sendiri atau justru menutup mata demi kepentingan politik jangka pendek.
> “Masyarakat menunggu bukti, bukan sekadar pernyataan normatif. Saatnya pengurus partai menunjukkan nyali,” pungkasnya.(Azhar***tim)