TINTANUSANTARA.CO.ID, SAROLANGUN – Beredar informasi terkait tenaga kontrak atau honorer dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun terancam gigit jari. Pasalnya, informasi yang diperoleh awak media dilapangan, bahwa untuk anggaran APBD-Perubahan 2021 ini, gaji tenaga kontrak atau honorer di lingkup Pemkab Sarolangun hanya akan dibayar satu bulan saja, sedangkan dua bulan lagi tidak dibayarkan.
Sementara saat ini, DPRD Kabupaten Sarolangun telah mulai melakukan pembahasan terkait APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan nasib tenaga honorer di lingkup Pemkab Sarolangun akan ditentukan sebentar lagi.
Kepada media ini ketua KNPI Sarolangun Jb Martin mengatakan, bahwa dirinya sangat menyayangkan jika sampai hal itu memang terjadi, Rabu 15 September 2021.
“Ada sekitar 5.000 tenaga kontrak atau honorer yang bekerja di lingkup Pemkab Sarolangun. Jika ini dirumahkan, maka akan lebih menyengsarakan masyarakat Sarolangun sendiri, karna rata-rata tenaga kontrak tersebut mèrupakan warga Sarolangun,” tutur Jb Martien.
Jb Martien juga mengatakan, bahwa ditengah pandemi saat ini, tidak begitu mudah untuk mencari penghasilan lain. Sehingga pihaknya meminta agar Pemerintah bisa berpikir ulang dan mengakomodir para tenaga kontrak.
“Kalau pun harus ada anggaran yang dipangkas, tentunya bukan gaji para tenaga honorer atau kontrak, bisa saja dari anggaran lain, seperti pembangunan fisik. Sebab ini menyangkut hajat orang banyak,” sambung Jb Martien.
Terkait permasalahan TPP ASN Sarolangun yang juga terancam tidak akan dibayar atau terjadi pengurangan, dirinya tidak terlalu memusingkan hal tersebut, sebab dirinya menilai ASN sudah memiliki gaji tetap dari pemerintah.
“Terkait masalah TPP ASN yang terancam tidak dibayar atau terjadi pengurangan, kami tidak terlalu memusingkan hal itu. Sebab sudah ada gaji yang diterima. Yang sangat penting diperjuangkan adalah gaji honorer untuk tiga bulan kedepan, yakni bulan Oktober, November dan Desember.” tutup Jb Martien. (zul)
