TINTANUSANTARA.CO.ID,Jakarta Pada tanggal 07 Desember 2023 Pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Pemuda Intelektual Peduli Jambi ( APIP-JAMBI ) mendatangi gedung Kementerian ESDM dalam menyampaikan aspirasi terkait permasalahan yang ada di Proyek Pembangunan Bendungan PLTA kerinci Provinsi Jambi. Ini merupakan demontrasi mereka yang ke dua kalinya, sebelomnya APIP-JAMBI menyampaikan aspirasi di mabes polri dan Kejagung RI terkait dugaan PT.KMH menerima Galian C ilegal. Namun kali ini di kementerian ESDM mereka meminta untuk Cross Check izin tambang, izin lokasi tambang dan izin jual hasil tambang di Proyek BUKAKA tersebut, karena diduga PT.BUKAKA ada merekrut pemilik perusahaan yang diduga tidak memiliki SIUPB, WIUP, izin jual dan izin angkutan.
Disamping izin Galian C wewenang pemerintah daerah, bukan berarti meniadakan peran dari Kementerian ESDM karena kementerian ESDM selaku pemberi izin Proyek PLTA juga harus mengCroos Check dan mengontrol setiap aktivitas dan perizinan yang diduga menyalahi aturan. Tutur zuhri dalam orasinya
Seharusnya sesuai aturan, otonomi daerah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak boleh putus begitu saja. yang mana pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan. Tambah zuhri
Kami meminta kementerian ESDM evaluasi kinerja Dinas ESDM provinsi jambi yang mana dikutip dari sumber media online bahwa pihak Dinas ESDM jambi mengatakan ada sebagian perusahaan yang memasok ke PT.KMH tidak memiliki izin, artinya jika pemerintah daerah tidak bisa menangani permasalahan tersebut ditambah lagi pemerintah pusat lepas tangan.. yasudah kami minta cabut saja izin proyek PLTA nya kalo gitu. Tutup zuhri
Selesai menyampaikan aspirasi APIP JAMBI lanjut masuk gedung kementerian untuk audiensi. Kesimpulan audiensi pihak kementerian mengapresiasi aspirasi dari APIP JAMBI krna sudah ikut terlibat dalam pengawasan sekaligus menyampaikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh kementerian ESDM terkait permasalahan yang ada di PLTA kerinci, pihak kementerian akan segera melakukan monitoring terhadap dugaan-dugaan yang disampaikan, dan kementerian ESDM meminta untuk terus mengawal pengaduan yang sudah masuk di Bareskrim. pihak APIP JAMBI juga meminta kontak yang bisa dihubungi untuk follow up ke kementerian.
Salah satu anggota APIP JAMBI menyampaikan kedepannya kami akan giring permasalahan ini di Kementerian KLHK untuk menyampaikan dugaan penyerobotan wilayah hutan TNKS.