Jakarta, 18 Oktober 2024– Ketua umum LSM Rakyat peduli hutan dan sumberdaya Alam mengapresiasi atas kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI baru saja menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif kepada Kapolda Metro Jaya terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di PetroChina International Jabung Ltd. Laporan ini mengungkap ada kerugian negara sebesar Rp60,04 miliar yang terjadi selama periode 2019 hingga 2023. Fakta ini menimbulkan desakan publik agar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) segera memberikan perhatian khusus dan sanksi tegas kepada pimpinan tertinggi PetroChina sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah naungan mereka.
Harkis selaku masyarakat yg sangat peduli akan sumberdaya Alam di Indonesia mengatakan Temuan BPK ini menunjukkan adanya kelalaian serius dalam pengawasan internal oleh pimpinan PetroChina, yang memungkinkan terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam tujuh paket proyek pengadaan barang dan jasa. Dengan nilai kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah, masyarakat meminta SKK Migas untuk tidak tinggal diam. Diperlukan tindakan tegas terhadap pimpinan PetroChina yang dianggap gagal mengendalikan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel.
Pimpinan LSM RPHSDA minta SKK Migas Bertindak Tegas
Sebagai pengawas kegiatan KKKS, SKK Migas harus mengambil sikap tegas untuk mempertahankan integritas sektor migas di Indonesia. Kelalaian yang terjadi pada PetroChina bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak reputasi industri minyak dan gas bumi yang seharusnya menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Tanpa tindakan yang jelas dan tegas, praktik serupa berpotensi terus terjadi di masa mendatang, melemahkan upaya pemberantasan korupsi di sektor strategis ini.
Harkis mengatakan bahwa Pimpinan PetroChina yang gagal menjalankan pengawasan patut diminta pertanggungjawaban penuh atas kerugian yang terjadi. Masyarakat berharap SKK Migas segera memberikan sanksi kepada mereka yang terbukti lalai dan turut memicu terjadinya penyimpangan ini. Selain itu, reformasi besar-besaran di tubuh PetroChina, termasuk pembersihan oknum-oknum yang terlibat dalam praktik KKN, mutlak diperlukan guna memastikan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pengadaan di perusahaan tersebut.
Harkis juga meminta supaya membersihkan Korupsi di KKKS
Dengan adanya LHP investigatif ini, jelas bahwa SKK Migas memegang peran penting dalam memastikan bahwa KKKS yang berada di bawah pengawasannya, termasuk PetroChina, mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan tidak terlibat dalam penyimpangan. Jika tidak ada tindakan tegas, bukan hanya PetroChina yang akan kehilangan kredibilitasnya, tetapi juga SKK Migas sebagai institusi pengawas.
Upaya SKK Migas untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas sektor hulu migas akan dinilai dari seberapa cepat dan tegas mereka menindaklanjuti kasus ini. Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari SKK Migas untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa sektor ini bebas dari praktik KKN yang merugikan bangsa.
(Tim)