SUMENEP – tintanusantara.co.id – Angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep menunjukkan perbaikan signifikan sepanjang 2025. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin turun menjadi 17,02 persen, setara 188,48 ribu jiwa. Angka itu menurun dibanding tahun 2024 yang berada di level 17,78 persen atau sekitar 196,42 ribu jiwa.
Penurunan tersebut menjadi indikator bahwa berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan layanan dasar yang dijalankan pemerintah daerah berjalan pada jalur yang tepat. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak semata bertumpu pada bantuan sosial, tetapi pada peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian masyarakat.
Bupati Sumenep melalui perangkat daerah terkait menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan menyeluruh. Selain menjalankan tiga strategi nasional, pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari dinas pengampu program kemiskinan, pemerintah desa, hingga kelompok masyarakat di akar rumput.
Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah pemanfaatan Dana Desa, termasuk alokasi 20 persen untuk ketahanan pangan. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), berbagai desa mengembangkan usaha pertanian dan peternakan, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga. Program tersebut tidak hanya menjaga ketahanan pangan lokal, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Di sisi perlindungan sosial, sejumlah program tetap diperkuat. Di antaranya Program Sembako/BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pendidikan untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta bantuan bagi lansia. Pemerintah juga menjalankan Universal Health Coverage (UHC) dan memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar masyarakat rentan memiliki jaminan kesehatan dan perlindungan kerja.
Penanganan stunting pun menjadi bagian dari strategi penurunan kemiskinan. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita, serta Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) terus digencarkan untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal. Sementara di bidang perumahan, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program sanitasi berbasis masyarakat turut menyasar wilayah kantong-kantong kemiskinan.
Pemerintah juga membangun skema peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, job fair, hingga program padat karya infrastruktur yang menyerap tenaga kerja lokal. Masyarakat pelaku usaha kecil di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan difasilitasi dalam akses permodalan, antara lain melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain itu, upaya mempersempit jurang ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur dasar. Pembangunan jalan, jembatan, jaringan listrik, penyediaan air minum, dan sarana sanitasi menjadi prioritas agar mobilitas ekonomi masyarakat makin terbuka.
Sebagai penguatan kebijakan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 yang menekankan pendekatan multidimensi. Pemerintah juga tengah membangun sistem data terpadu dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga setiap intervensi dapat dipantau, dievaluasi, dan tepat sasaran.
Dengan rangkaian program tersebut, pemerintah optimistis tren penurunan kemiskinan dapat terus berlanjut. Namun demikian, tantangan masih ada, terutama pada peningkatan kualitas layanan dasar, percepatan pembangunan desa, serta akurasi data penerima manfaat. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan membutuhkan kolaborasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, hingga masyarakat sendiri.
Pewarta: (Ilham-tim)
