Jakarta, 16 Oktober 2024-tintanusantara.co.id.- Sudah lebih dari tujuh bulan sejak proses penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di PetroChina International Jabung Ltd. namun publik masih menanti langkah konkret dari pihak berwenang. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diserahkan pada 14 Oktober 2024, dengan jelas menyebutkan adanya dugaan penyimpangan serius dalam proses pengadaan barang dan jasa periode 2019-2023, yang merugikan negara hingga Rp60,04 miliar.
Menurut HARKIS Berdasarkan laporan tersebut, tujuh paket pekerjaan di PetroChina menunjukkan indikasi kuat penyalahgunaan, yang memerlukan tindakan hukum lebih lanjut. Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto, telah menyerahkan laporan investigatif itu langsung kepada Kapolda Metro Jaya, Karyoto, dan mengharapkan aparat kepolisian untuk segera memproses kasus ini.
semenjak bulan Maret 2024, kasus ini ditangani pihak Polda Metro Jaya publik belum melihat adanya perkembangan signifikan.
LSM RAKYAT PEDULI HUTAN DAN SUMBER DAYA ALAM yang DiKomandoi oleh HARKIS, Mendesak Polda Metro Jaya untuk melakukan Aksi Nyata
Harkis menyebut BPK adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab menjaga keuangan negara, rekomendasi dari BPK harus menjadi dasar bagi langkah cepat dan serius dalam mengusut penyimpangan ini. Penyimpangan dalam proyek bernilai miliaran rupiah tidak boleh dianggap sepele, terlebih mengingat dampaknya yang dapat merugikan anggaran negara dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Oleh karena itu, sudah saatnya Polda Metro Jaya mempercepat penyelidikan dan menindaklanjuti temuan-temuan penting yang diungkap oleh BPK. Keterlambatan dalam menangani kasus-kasus besar seperti ini hanya akan memberikan kesan negatif, seolah-olah ada upaya memperlambat proses hukum.
Masyarakat berhak mendapatkan transparansi dan informasi terbaru mengenai perkembangan penyelidikan ini. Publik telah menanti lebih dari cukup waktu, dan kini mendesak agar Polda Metro Jaya segera menunjukkan hasil nyata dari penyelidikan yang sudah berjalan. Langkah proaktif dan kolaboratif antara BPK dan Polda Metro Jaya sangat penting untuk memastikan bahwa kasus ini tidak berlarut-larut dan keadilan ditegakkan.
Penanganan yang tepat tidak hanya akan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dalam mengawasi dan mengelola anggaran dengan baik. Sekali lagi Kami mendesak Polda Metro Jaya untuk bergerak cepat, menjadikan rekomendasi BPK sebagai landasan kuat dalam menuntaskan kasus ini tutup Harkis.
(Tim)