TINTA NUSANTARA
BERANI MENYIKAP TABIR

Soal Desakan Pembatalan Pengadaan Pakaian dan Atribut Dinas Berkisar Rp 1 M, Ketua DPRD Jambi ‘Bungkam’

TINTANUSANTARA.CO.ID, JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menolak memberikan tanggapan terkait desakan agar pengadaan pakaian dan atribut dinas anggota dan pimpinan DPRD yang telah dianggarkan dalam APBD 2021 senilai hampir Rp 1 Miliar dibatalkan.

Upaya konfirmasi yang dilakukan selama dua hari terhadap Ketua DPD PDIP Perjuangan Provinsi Jambi tidak membuahkan hasil.

Dikonfirmasi melalui aplikasi pesan pada Jumat 10 September 2021, Edi Purwanto tidak menanggapi pertanyaan tentang ada desakan agar proyek pengadaan pakaian dinas dan atribut bagi 55 orang anggota dan pimpinan DPRD provinsi Jambi dibatalkan.

Konfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu, 11 September 2021 ditanggapi dengan menolak panggilan.

“Mohon maaf sedang kuliah online,” kata politisi muda ini.

Unsur pimpinan lain dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024 belum ditemui untuk dikonfirmasi pertanyaan yang sama.

Sebelumnya, DPRD Provinsi Jambi didesak membatalkan rencana belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota yang dianggarkan pada APBD 2021 berkisar Rp 1 Miliar.

“Kami minta agar dana untuk pembelian pakaian dinas dan atribut itu dibatalkan,” kata Anwar, Ketua LSM KUBU Jambi, Jumat (10/9/2021).

Meski mengaku bahwa kegiatan itu merupakan hak para wakil rakyat yang sah secara aturan. Namun munculnya anggaran itu pada APBD memunculkan kesan para wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan ketimbang membantu masyarakat Jambi yang tengah mengalami berbagai kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19 dalam pemanfaatan keuangan daerah.

“Proyek ini tidak begitu mendesak, tidak seharusnya dianggarkan saat Pandemi yang telah menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pemilih mereka. Ini empati atas kesulitan yang dialami masyarakat Jambi,” katanya.

Dilihat dari situs lpse.jambiprov.go.id, tender pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD di umumkan pada 23 Agustus 2021. Dianggarkan melalui APBD 2021, nilai Pagu paket ini sebesar  Rp 948.337.500,00 dengan nilai HPS paket Rp 868.972.500,00.

Tender yang telah diikuti 24 peserta itu, saat ini memasuki pengumuman pasca kualifikasi. (Ary)