Pemeriksaan Proyek TPS3R Didampingi Walikota Sungai Penuh, Independensi Audit Khusus Persampahan oleh BPK-RI Dipertanyakan
TINTANUSANTARA.CO.ID, SUNGAIPENUH – Independensi auditor BPK – RI perwakilan Jambi dalam memeriksa dan mengaudit khusus penggunaan anggaran persampahan di APBD Kota Sungaipenuh tahun 2021 hingga semester I APBD tahun 2022 dipertanyakan.
Pasalnya, beredar foto di media sosial facebook saat melakukan audit peninjauan lapangan lokasi proyek pembangunan TPS3R Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh itu didampingi langsung oleh Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir, Plt Kadis PU Khalik Munawar dan Inspektur inspektorat Suhatril.
“Terima kasih atas kunjungan kerja dari Walikota Sungai Penuh Bapak Ahmadi Zubir, Sekretaris Dinas Pmd Srinovi Pebriani , Kadis LH Pak Wahyu Rahman Dedy, Kadis PU Pak Alex, Inspektur Kota Sungai Penuh Pak Suhatril, Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dan seluruh rombongan di TPS 3R Bumi Berkah Desa Sumur Anyir.
Semoga kunker dan diskusi pengembangan tata kelola sampah memberikan solusi bersama untuk Desa di lingkup Kota Sungai Penuh serta peningkatan berkelanjutan bagi Pemdes Sumur Anyir serta Bumdes Progresif Sumur Anyir.
Salam 3R dan Zero Waste Kota Sungai Penuh.
#tps3rbumiberkah #tps3rsumuranyit #bumdesa_psa #banksampaharthapermata #sahapkayojadibuhargo #kerjacerdasuntuklingkunganhidup.” Tulis Hendra Gustomi melalui akun facebooknya dengan melampirkan foto saat Walikota dan auditor BPK RI bersama dilokasi proyek TPS3R Sumur Anyir.
Sementara itu, TPS 3R itu merupakan pilot proyek Pemerintah Kota Sungaip Penuh tahun 2022 yang kini menjadi sorotan. Sebab, informasi beredar dari berbagai sumber pejabat Desa dan telah dimuat oleh banyak media, dana untuk pembangunan TPS3R bersumber dari APBD 2022 yang dititipkan melalui APBDes 2022. Dalam pelaksanaan pembangunannya dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Dananya dari APBDes, yang mengerjakan PU,” ujar salah seorang Kades
Sejumlah penggiat anti korupsi mengaku terkejut saat melihat postingan tersebut. Sebab, baru sekali ini terjadi seorang Walikota atau Kepala Daerah langsung mendampingi auditor BPK-RI meninjau lokasi proyek.
“Baru sekali ini terjadi seorang Kepala Daerah bersama dengan Kepala Dinas dan Inspektur langsung mendampingi pekerjaan proyek. Ada apa, ini tanda tanya besar bagi kami. Kita pertanyakan independensi BPK RI dalam melakukan aduit khusus ini,” ujar Zoni Irwan dari LSM Geger dan Nadi Kusnadi dari LSM Reaksi.
Penulis: Wardizal