TINTA NUSANTARA.CO.ID-Batang Hari,/ Jambi — Jembatan kembar di Kelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV, kini menjelma simbol telanjang dari buruknya manajemen pemeliharaan infrastruktur pemerintah daerah. Dua jembatan berdiri berdampingan, namun diperlakukan bak langit dan bumi: satu dipoles, dirawat, dan dibanggakan, sementara yang satu lagi—jembatan lama—dibiarkan menua tanpa kepastian, meski masih aktif dilalui masyarakat.
Realitas di lapangan menunjukkan pemerintah seolah berhenti bekerja setelah proyek jembatan baru rampung. Pita telah dipotong, foto telah diambil, lalu perhatian pun ikut lenyap. Jembatan lama yang sejak bertahun-tahun menjadi urat nadi warga kini terpinggirkan, seakan usianya menjadi alasan sah untuk diabaikan.
“Jembatan lama itu masih dipakai. Bukan tidak dilewati. Tapi sejak ada yang baru, yang lama seperti dianggap tidak penting,” kata Ahmad, warga setempat, dengan nada getir.
Kondisi jembatan lama disebut kian memprihatinkan. Minim perawatan, nyaris tanpa sentuhan teknis, dan dibiarkan menghadapi beban lalu lintas harian tanpa kepastian keselamatan. Ironisnya, pemerintah daerah terkesan memilih sikap diam, seolah menunggu waktu atau menunggu korban.
“Kalau nanti rusak parah atau sampai makan korban, siapa yang mau tanggung jawab? Jangan nanti sibuk setelah ada kejadian,” tegas Ahmad.
Pola ini bukan hal baru. Warga menilai pemerintah Batang Hari kerap terjebak pada mentalitas proyek seremonial: fokus membangun yang baru demi laporan dan pencitraan, namun abai terhadap kewajiban pemeliharaan. Padahal, dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, merawat aset publik sama pentingnya dengan membangunnya.
Keberadaan dua jembatan berdampingan justru mempermalukan logika kebijakan. Yang satu tampak gagah, yang satu lagi renta dan terabaikan. Ketimpangan ini bukan sekadar soal visual, tetapi menyangkut keselamatan, tanggung jawab anggaran, dan rasa keadilan bagi warga yang setiap hari mempertaruhkan nyawa.
Keresahan warga diperkuat oleh pengakuan para sopir lintas yang rutin melintasi jalur tersebut. Saat media ini melakukan investigasi langsung, seorang sopir lintas Yongki mengungkapkan kekhawatiran serius terhadap kondisi jembatan lama, khususnya bagi kendaraan bermuatan.
“Kami sangat khawatir. Jujur saja, kami takut patah AS mobil. Kondisi jembatan ini memang sangat memprihatinkan,” ujarnya dengan nada cemas.
Menurutnya, getaran kuat saat melintas, struktur yang terlihat menua, serta tidak adanya tanda perbaikan membuat para sopir terpaksa mengurangi kecepatan secara ekstrem demi menghindari risiko fatal.
“Kami lewat sini hampir tiap hari. Kalau dibiarkan begini terus, risikonya besar. Jangan tunggu ada kecelakaan baru diperbaiki,” tegasnya.
Pernyataan warga dan sopir lintas ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Jembatan lama bukan bangunan mati, melainkan fasilitas publik aktif yang menopang mobilitas masyarakat. Membiarkannya dalam kondisi rapuh sama saja dengan menempatkan keselamatan publik di ujung tanduk.
Kini sorotan publik mengarah tajam ke meja pemerintahan Batang Hari. Apakah pemangku kebijakan akan segera turun tangan melakukan pemeriksaan teknis dan perbaikan, atau kembali memilih sikap klasik: diam, menunggu, lalu bertindak setelah bencana terjadi.
Sebab bagi rakyat, jembatan bukan sekadar angka proyek dalam laporan—melainkan soal nyawa, tanggung jawab, dan wajah sejati sebuah pemerintahan.(Az**001)
