TINTANUSANTARA.CO.ID, BATANG HARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar rapat Paripurna DPRD, Senin (14/11/2022) dalam rangka penyampaian RAPD tahun 2023 serta pandangan umum Fraksi fraksi yang dilaksanakan di gedung DPRD.
Ada yang sangat menarik perhatian dari peserta yang hadir dalam rapat Paripurna tersebut, berupa banyak ditemukan korsi korsi kosong yang tiada berpenghuni umumnya didominasi oleh kepala kepala OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari yang tidak memenuhi undangan dari pihak DPRD.
Paripurna berlangsung dihadiri Wakil Bupati Batanghari H. Bakhtiar, SP., M.Ja’far Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris DPRD M. Ali. AB dan seluruh anggota DPRD Batanghari, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari M. Ja’far menyoroti serta mempertanyakan ketidak hadiran dari sejumlah kepala OPD yang dianggapnya tidak mempunyai alasan yang jelas.
Kepada awak media Ja’far menyebut kehadiran dalam rapat Paripurna bagi seluruh kepala OPD sangatlah penting mengingat apa yang disampaikan oleh seluruh Fraksi yang ada menjadi bahan pertimbangan dan evalusiasi bagi kepala OPD.
Kepada Bupati selaku penjabat pembina Kepegawaian (PPK) dan Wakil Bupati agar dapat mengevaluasi kinerja dari seluruh kepala OPD yang tidak hadir dalam memenuhi undangan DPRD sepantasnya antara eksekutif dan legeslatif dapat menjaga harmonisasi hubungan yang baik tegas Ja’far.
Ditempat terpisah Adison anggota DPRD dari Fraksi PKS juga menyampaikan hal yang sama, seharusnya hubungan antara kedua lembaga ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan, Kepada Bupati Batanghari selaku PPK agar dapat memberikan teguran keras terhadap kepala OPD yang tidak memenuhi undangan tersebut ungkapnya.
Harapan Adison kedepan hal serupa tidak terulang kembali, sepertinya jelas Adison kalau Paripurna hanya di hadiri oleh Wakil Bupati para kepala OPD sepertinya nggan dalam menghadiri undangan DPRD, beda kalau Paripurna langsung dihadiri Bupati seluruh Kepala OPD beserta Kabid dan Kasinya sudah dipastikan hadir semua memenuhi gedung yang terhormat ini tegas Adison.
Dalam penyampaian pandangan umum dari Fraksi Fraksi yang ada di DPRD ada persamaan, masih menyoroti terkait kemacetan panjang yang disebabkan oleh armada angkutan bara bara serta kerusakan ruas jalan Nasional yang semangkin parah merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan.
Salah satunya Fraksi PKB menyampaikan persoalan tersebut agar Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dapat mencari solosi agar kemacetan ini dapat segera diuraikan, begitu juga dengan kerusakan ruas jalan Nasional agar pemerintah Provinsi Jambi mengambil sikap serta berkoordinasi bersama Menteri Perhubungan dan Menteri ESDM dalam mengatasi persoalan yang menjadi sorotan di tengah tengah masyarakat.
Kemacetan panjang yang diakibat dari armada angkutan batu bara sangatlah berdampak bagi warga masyarakat terutama warga masyarakat pengguna jalan, hal ini selalu menimbulkan gesekan warga masyarakat dengan para sopir angkutan batu bara, disatu sisi peran sopir mereka hanya pekerja dan mencari makan untuk kebutuhaan hidup sehari hari dan biaya anak sekolah. (Az- rda)