TINTANUSANTATA.CO.ID,Melawi,Kalbar Fraksi Partai Golkar DPRD Melawi, mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah menindaklanjuti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di pelaksanaan APBD Melawi Tahun Anggaran 2024.
Hal ini disampaikan Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya, Untung Atmanegara, di rapat paripurna DPRD Melawi dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi dan pengambilan keputusan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD Melawi 2024, di ruang sidang paripurna DPRD, Rabu (6/8).
Selain itu, Fraksi Golkar juga memberikan sejumlah rekomendasi, saran, catatan dan masukan ke Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan ditindaklanjuti, dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
Berbagai catatan penting yang disampaikan Fraksi Golkar diantaranya Pemkab Melawi dapat terus berupaya dalam memperbaiki perekonomi daerah.
“Untuk itu pemerintah daerah harus menyusun kebijakan yang lebih efektif, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi saja namun harus memastikan tercapainya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” ujar Untung.
Berkenaan dengan kinerja perangkat daerah, Fraksi Golkar meminta agar pengawasan Inspektorat terhadap OPD dilakukan mulai dari pengawasan prosedur perencanaan, yakni dokumen dokumen perencanaan program dan anggaran.
“Sehingga dalam setiap proses manajemen program mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, mendapat pengawasan yang memadai dan dapat di lakukan koreksi jika terdapat kekeliruan atau kekurangan di sati tahapan,” terang Untung.
“Fraksi Golkar menaruh harapan besar dalam pengelolaan keuangan daerah di tahun 2025 ini menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan Melawi yang lebih baik dan maju,” jelas Untung.