TINTANUSANTARA.CO.ID, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan angka kemiskinan ekstrem di daerah itu pada tahun 2022 mencapai 1,16 persen atau 42.411 orang, turun dibanding 2021 sebesar 1,30 persen atau 47.229 orang.
Gubernur Jambi Al Haris saat Rapat Paripurna DPRD dengan agenda HUT Ke-66 Provinsi Jambi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat, menyebutkan HUT Ke-66 Provinsi Jambi menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian dan kinerja pemerintah daerah.
“Dari capaian indikator makro yang tercermin dari pencapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, pada 2021 sebesar 3,66 persen dengan laju pertumbuhan ekonominya dilihat dari year on year pada Triwulan III Tahun 2022 tumbuh sebesar 5,20 persen,” katanya.
Kemudian untuk capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi pada Desember 2022 sebesar 140,63 atau naik sebesar 1,95 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 137,94.
Sementara itu terhadap kondisi penduduk miskin di Provinsi Jambi juga mengalami penurunan, dimana pada Maret 2022 persentase penduduk miskin mencapai sebesar 7,62 persen atau sebanyak 279,37 ribu orang turun sebesar 0,47 persen dibandingkan pada Maret 2021 sebesar 8,09 persen atau sebanyak 293,86 ribu orang.
Selanjutnya, kata Gubernur, angka pengangguran terbuka Provinsi Jambi menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,5 persen dari capaian 2021 sebesar 5,09 persen yang turun menjadi 4,59 persen pada 2021.
Kemudian Pemprov Jambi juga menunjukkan hasil positif dan mampu keluar dari zona yang menjadi perhatian khusus hingga Desember 2022.
“Rencana aksi dan intervensi tidak terlepas dari peran Pemerintah Provinsi bersama TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota serta semua pemangku kepentingan sehingga Provinsi Jambi telah mampu untuk menekan inflasi dari 8,55 persen pada Juli 2022 menjadi 6,35 persen pada Desember 2022,” kata Al Haris.
Kemudian juga disampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi pada 2022 sebesar 72,14 persen atau meningkat sebesar 0,51 persen dibandingkan pada 2021 sebesar 71,63 persen.
Lebih lanjut, Haris juga menyebutkan penyelesaian konflik lahan antara SAD 113 dengan PT Berkah Sawit Utama di Batang Hari.
Menyikapi hal tersebut pemerintah Jambi telah melaksanakan strategi dan rencana aksi dalam pengaturan sistem transportasi daerah yang salah satunya mendorong pembangunan jalur darat melalui jalan khusus, kemudian dengan alternatif multimedia melalui jalur Sungai Batang Hari menuju ke outlet distribusi produksi yaitu pelabuhan.
Haris juga memaparkan adanya penetapan baru Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jambi pada tahun 2022.
Dalam hal ini pemerintah pusat telah menetapkan pembangunan pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi sebagai salah satu dari 10 tambahan Proyek Strategis Nasional dan ini adalah bentuk intervensi pemerintah pusat dalam mendorong percepatan terciptanya daya saing antar wilayah dan meningkatnya peluang investasi daerah dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah khususnya di Provinsi Jambi.