TINTA NUSANTARA
BERANI MENYIKAP TABIR

Sekwan Abaikan Permintaan Ketua DPRD Jambi Soal Pembatalan Proyek Pakaian dan Atribut Dinas

TINTANUSANTARA.CO.ID, JAMBI – Sekretaris Dewan, Emi Nopisah mengabaikan permintaan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto untuk membatalkan pengadaan pakaian dinas dan atribut yang menyedot dana daerah berkisar Rp 948.337.500,00.

“Semua keputusan ada ditangan dewan, ditangan ketua fraksi,” kata Sekwan DPRD Provinsi Jambi Emi Nopisah, Senin (13/9/2021).

Wanita berhijab ini mengatakan, keputusan dilanjutkan atau tidak proyek pengadaan pakaian dan atribut dinas pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024 tergantung rapat keputusan ketua fraksi.

“Kalau memang hasil rapat pimpinan fraksi memutuskan dibatalkan, maka akan kita surati UKPBJ agar tendernya dibatalkan,” kata Emi tanpa memberitahukan kapan akan digelar sidang Fraksi terkait hal tersebut.

Emi enggan memberikan kesempatan konfirmasi terkait alasannya mengabaikan permintaan Ketua DPRD Provinsi Jambi agar proyek pengadaan pakaian dinas dan atribut ini dihapus dari DPA Sekretariat DPRD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021 serta dugaan bahwa proyek ini akan diarahkan dikerjakan oleh rekanan yang memiliki kedekatan dengan dia selaku Pengguna Anggaran (PA).

“Nanti-nanti,” katanya.

Sumber di UKPBJ menyebut pihaknya sempat diminta oleh seseorang yang diduga unsur pimpinan DPRD Jambi agar membatalkan tender pengadaan pakaian dan atribut dinas untuk 55 orang wakil rakyat provinsi Jambi.

“Permintaan pembatalan disampaikan melalui sambungan telepon. Kami masih menunggu surat dari Sekwan, sebagai Pengguna Anggaran (PA) dia yang berhak membatalkan,” kata sumber.

Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengaku bingung munculnya alokasi anggaran untuk pembelian pakaian dinas dan atribut untuk 55 orang pimpinan dan anggota legislator setempat pada Daftar Pelaksanaan Anggaran di Sekretariat Dewan yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi 2021.

“Saya juga binggung kalau masih muncul,” katanya, Sabtu (11/9/2021) malam.

Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi ini mengungkapkan sebelumnya dia telah meminta pejabat Sekretaris Dewan sebagai Pengguna Anggaran (PA) agar menghapus kegiatan itu.

“Saya sudah minta coret dengan Sekwan. Sudah lama saya minta hal tersebut,” tambahnya.

DPRD Provinsi Jambi didesak membatalkan rencana belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota yang dianggarkan pada APBD 2021 berkisar Rp 1 Miliar.

“Kami minta agar dana untuk pembelian pakaian dinas dan atribut itu dibatalkan,” kata Anwar, Ketua LSM KUBU Jambi, Jumat (10/9/2021).

Meski mengaku bahwa kegiatan itu merupakan hak para wakil rakyat yang sah secara aturan. Munculnya anggaran itu pada APBD menimbulkan kesan para wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan ketimbang membantu masyarakat Jambi yang tengah mengalami berbagai kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19 dalam pemanfaatan keuangan daerah.

“Proyek ini tidak begitu mendesak, tidak seharusnya dianggarkan saat Pandemi yang telah menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pemilih mereka. Ini empati atas kesulitan yang dialami masyarakat Jambi,” katanya.

Proyek pengadaan pakaian dan atribut dinas dengan HPS paket Rp 868.972.500,00 ini saat ini tengah berproses di UKPBJ Provinsi Jambi. Ini merupakan tender kedua, setelah pada tender pertama ditemukan kendala hingga harus dibatalkan dan diulang. (Ary)