RUU Keimigrasian Disorot, Pemuda Nusantara Berkeadilan Tegaskan Partisipasi Publik Tak Boleh Diabaikan

 

 

JAKARTA – Tintanusantara.co.id – Ketua Pemuda Nusantara Berkeadilan, Kanda Don, menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat secara luas dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keimigrasian.

Menurutnya, partisipasi publik bukan sekadar formalitas pelengkap, melainkan kewajiban hukum mutlak yang dilindungi konstitusi.

Kanda Don menjelaskan bahwa landasan hukum partisipasi publik sudah sangat memadai, mulai dari Pasal 22A UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 2022, hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan MK tersebut secara tegas mengamanatkan penerapan meaningful participation (partisipasi yang bermakna) dalam setiap pembentukan

“Masyarakat memiliki tiga hak mendasar yang wajib dipenuhi penyusun undang-undang, yaitu hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained).

Jika ketiga hak ini diabaikan, RUU Keimigrasian berisiko besar dibatalkan oleh MK karena cacat formil,” tegas Kanda Don.

Lebih lanjut, Kanda Don menyoroti kewajiban melampirkan hasil konsultasi publik ke dalam Naskah Akademik sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 8 UU Nomor 13 Tahun 2022.

mempertanyakan apakah proses pembentukan Naskah Akademik RUU Keimigrasian yang saat ini tengah dibahas sudah benar-benar membuka ruang masukan bagi elemen masyarakat.

Untuk memastikan transparansi, Pemuda Nusantara Berkeadilan mendesak adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap dokumen perancangan yang ada.

Rekomendasi Utama Pemuda Nusantara Berkeadilan

Uji Keterlibatan Publik Memastikan dan membuka ruang uji publik bagi seluruh lapisan masyarakat terdampak terkait Naskah Akademik RUU Keimigrasian.

Evaluasi Sampel Naskah Akademik Mendorong peninjauan lebih dari satu contoh naskah akademik sebagai pembanding untuk menilai kualitas keterbukaan informasi.

Dokumentasi Hasil Konsultasi Mendorong pembentuk undang-undang untuk wajib melampirkan seluruh rekapan masukan lisan maupun tertulis dari publik di dalam Naskah Akademik sesuai amanat undang-undang.

Kanda Don mengingatkan bahwa kebijakan keimigrasian berdampak langsung pada kedaulatan negara, hak asasi manusia, hingga iklim ekonomi.

Oleh karena itu, penguatan partisipasi masyarakat sejak tahap Naskah Akademik adalah kunci agar produk hukum yang dihasilkan relevan, adil, dan akuntabel.

(Wulan)

Baca Juga

BERITA TERBARU

Trend Minggu ini