Paripurna Penyampaian Penggunaan Hak Interpelasi Sukses di Gelar DPRD Muratara
TINTANUSANTARA.CO.ID, MURATARA – Sidang Paripurna DPRD Muratara menyampaikan usulan untuk menggunakan hak interpelasi secara lisan dan tertulis dari anggota dewan pengusul Interpelasi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting serta strategis yang berdampak luas di kehidupan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Diketahui usulan interpelasi sebelumnya diajukan 11 orang anggota DPRD Muratara, berdasarkan hasil BANMUS pada bulan lalu yang dijadwalkan pada hari ini.
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Muratara Efriansyah S.Sos, didampingi wakil Ketua I Amri Sudaryono, dan 16 anggota lainnya yang di laksanakan di ruangan rapat Paripurna DPRD Muratara, Kamis (16/12).
Usulan hak interpelasi dibacakan langsung Andika Saputra dari Fraksi KPK.
Beberapa hal yang sangat penting terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang Tidak menyentuh nyaman ditengah-tengah kehidupan masyarakat.
Pertama; Permohonan pengurangan atau pembatalan formasi CPNS dan PPPK atas keputusan Menpan-RB No.606 tanggal 21 April 202, tentang kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara berjumlah 1106 dengan rincian 985 orang tenaga guru PPPK, 51 orang Tenaga kesehatan dan 69 orang tenaga teknis.
Kedua; Bupati Musi Rawas Utara melakukan Mall Administrasi (tidak berdasarkan aturan) saat melantik dan mengambil sumpah Jabatan Pejabat Administrator, Pengawasan dan Pungsional tanggal 14 Oktober 2021, berdasarkan SK Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 012/KPTS/BKPSDM/MRU/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dari 126 Kepsek ditemukan ada 9 orang Kepala Sekolah Dasar yanh tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.6 Tahun 2018.
Ketiga; Bupati menyerahkan baju seragam untu Murid SD dan SMP yang bersumber dari dana DAK non fisik Dana insentif Daerah (DID), pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas utara, bertempat di SMP Bumi Makmur dan di Sekolah Dasar Desa Suka Menang Kec. karang Jaya, Bupati menyelipkan gambar Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani beserta lambang Partai PDIP.
“Paripurna hari ini adalah membahas tentang usulan 11 anggota DPRD Muratara hasil BANMUS bulan lalu,” ujar Wakil Ketua l DPRD Muratara Amri Sudaryono saat ditemui usai sidang Paripurna.
Lanjut Amri, agenda Rapat mendengan laporan Pandangan fraksi-fraksi ini diperkirakan akan di gelar pada tanggal 22 Desember 2021, tentunya dalam pandangan fraksi nanti dirinya berharap pada seluruh anggota DPRD dan fraksi agar segera hadir semua untuk guna membahas kelanjutan hak interpelasi tersebut.
“Untuk ini tentunya kita berharap semuanya Anggota DPRD Muratara Hadir, terlepas dari setuju atau tidak silakan kita bahas pada pandangan fraksi nanti, jika memang perlu kita adakan Voting untuk mengambil kesimpulan dan sebuah kwputusan,” tutupnya dengan Diplomatis.
(Hanapi)