TINTA NUSANTARA
BERANI MENYIKAP TABIR

Menara Telekomunikasi di Talang Bakung Diduga Berdiri Tanpa Izin

TINTANUSANTARA.CO.ID, JAMBI – Ketua RT 16 Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Sarwadi menduga berdirinya menara komunikasi di atas sebuah bangunan rumah toko (Ruko) dua lantai di wilayahnya tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota Jambi.

“Untuk masa izin tahun 2017 keatas saya sebagai Ketua RT tidak pernah menandatangani rekomendasi izin berdirinya tower (menara telekomunikasi) itu,” kata Sarwadi, Kamis (2/9/2021).

Sarwadi meyakini izin pendirian menara telekomunikasi hanya berlaku tiap lima tahun sekali. Tiap lima tahun, pemilik tower harus kembali mengajukan izin pendirian dengan rekomendasi ketua RT sebagai pembaruan izin.

“Kalau lima tahun sebelum 2017 saya ikut menandatanganinya,” katanya.

Sarwadi mengungkapkan, keberadaan tower telekomunikasi yang diduga berdiri tanpa izin ini sempat memicu protes warga. Sempat terjadi perselisihan antara warga, pemilik Ruko serta pemilik menara. Perselisihan berhasil diredam berkat bantuan unsur keamanan tingkat kelurahan.

“Saya tidak tahu, saya tidak ikut,” kata Sarwadi ditanya apa kesepakatan yang dibuat hingga meredam perselisihan terkait keberadaan tower yang diduga berdiri tanpa izin itu.

Sementara Rudi, pemilik Ruko menolak dimintai keterangan terkait keberadaan menara telekomunikasinyang berdiri di bangunan lantai dua miliknya.

Pejabat berwenang terkait dari Pemkot Jambi belum dikonfirmasi terkait hal ini.

Penelusuran lapangan, saat ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi tidak lagi memberikan formulir penerbitan izin menara telekomunikasi ke masyarakat.

“Kami tidak lagi menyediakan formulir itu, kalau mau mengurus IMB pendirian tower langsung ke Perkim saja,” kata salah seorang petugas pelayanan DPMPTSP Kota Jambi, Kamis (2/9/2021).

Sementara staf Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) Kota Jambi menyatakan, sejak 2017 pihaknya tidak lagi menerbitkan rekomendasi pendirian tower.

“Pada 2017 Pak Wali menandatangi moratorium untuk tidak lagi memberikan izin pendirian tower telekomunikasi, jadi sejak saat ini tidak ada izin baru. Pak Wali berpesan agar yang telah ada dimaksimalkan,” tandasnya. (Ary)