Mahasiswa Kecewa Dengan Polres Sarolangun

TINTANUSANTARA.CO.ID, SAROLANGUN  – Koordinator Lapangan, Rio Rafika Wata mengaku jika aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga Barang Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan Mahasiwa Stai Ma’arif Kabupaten Sarolangun mendapat perlakuan represif dari pihak kepolisian.

Hal tersebut dianggap sebagai upaya penjegalan untuk menggagalkan aksi mahasiswa menyampaikan aspirasi masyarakat, terkait dampak kenaikan harga BBM bagi Masyarakat Kabupaten Sarolangun.

“Tadi kami minta untuk diterima masuk ke ruang paripurna. Sementara kami dipukul mundur, kemudian kami berdiplomasi lagi dan kami minta dengan opsinya DPRD, DPRD hanya boleh di halaman paripurna. Cuman kami tidak diizinkan juga sehingga mahasiswa memaksa masuk kemudian mahasiswa dipukul mundur oleh aparat hingga sampai sekarang,” ungkap Korlap Aksi, Rio Rafika Wata usai menggelar aksi di halaman Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun, Kamis, (15/09/22).

Selain mendapat tindakan represif, Rio mengatakan jika beberapa dari pihaknya juga terkena pukulan akibat pengamanan dari pihak kepolisian.

Menurut aktivis jalanan itu, hal tersebut memicu kekecewaan mahasiswa saat massa aksi dipaksa mundur dari barisan.

“Kita ini kan mahasiswa biasa mewakili rakyat biasa. Seharusnya kan dak macam itu yang dilakukan bapak kepolisian yang seenak-enaknya melakukan tindakan refresif itu,” ujarnya.

“Untuk catatan, bapak-bapak aparat hari ini telah melakukan tindakan represif kepada mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa tadi kena pukul saat terjadi baku hantam dengan aparat kepolisian di Gedung DPRD tadi,” timpalnya.

Dirinya menegaskan, mahasiswa akan kembali lagi menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar.

“Langkah ke depan kami akan turunkan massa lebih banyak dari ini. Kami akan turun lagi lakukan aliansi seluruh mahasiswa yang ada di Kabupaten Sarolangun untuk berjuang bersama-sama menolak harga BBM dan menurunkan harga BBM ini,” tegasnya.

Untuk informasi, Ratusan Mahasiswa Stai Ma’arif Sarolangun menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sarolangun dengan tuntutan penolakan kenaikan harga BBM.

Pantauan media ini, ratusan mahasiswa dan aparat kepolisian sempat bentrok. Hal tersebut terjadi saat tim pengamanan Polres Sarolangun mempagari pertahanan ruangan paripurna yang ingin diterobos ratusan mahasiswa.

Tindakan aparat tersebut juga didukung oleh pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Tontawi Jauhari yang belum mengizinkan mahasiswa masuk ke ruangan paripurna. Mahasiswa yang tetap memaksa ingin masuk akhirnya berhasil di bubarkan oleh tim pengendali keaamanan dari pihak kepolisian. (aji)