TINTANUSANTARA.CO.ID, SAROLANGUN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun dituding tidak transparan dan hanya formalitas dalam melakukan rekrutmen Panitian Pemungutan Suara (PPS). Pasalnya, banyak peserta tidak mengetahui nilai akhir hasil tes yang diikuti.
Salah satu peserta rekrutmen PPS asal Pulau Buayo, Kecamatan Bathin VIII, Sayidatullaili, merasa dicurangi. Dia hanya mendapatkan nilai tes CAT 84 dan menjawab semua pertanyaan wawancara.
“Tapi hasil tes wawancara tidak diumumkan. Tidak ada keterbukaan, begini kan kami merasa mereka tidak profesional Kesannya tes ini hanya formalitas untuk menggugurkan kewajiban dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Pertanyaan saya saat wawancara sama dengan soal saat tes CAT, Alhamdulillah nilai Saya tertinggi tapi kalah dengan nilai terendah saat CAT,” katanya.
Hal itu juga banyak kecaman dari berbagai pihak dan masyarakat, Salah satunya Mantan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Sarolangun, Rayan Arpandi, ada kepentingan besar pada tahap seleksi PPS. Tak hanya itu, ia menduga ada kepentingan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun Untuk meloloskan orang-orangnya dari pihak tertentu, dan pengumuman rekrutmen hanya formalitas belaka.
“Tidak jujur dan adil dalam menetapkan hasil seleksi PPS. Mestinya proses dan hasil wawancara seyogyanya dibuka. Bagaimana skoring nilai akhir sehingga dapat dinyatakan lulus, dan saya sangat yakin bahwa untuk perekrutan panitia pemungutan suara (PPS) yang dilakukan oleh KPU hanya formalitas untuk memenuhi tahapan saja dan untuk nama yang lulus sudah di kantongi oleh setiap komisioner sebelum proses seleksi,” jelasnya.
Rayan juga mengatakan, mestinya proses seleksi tidak seperti itu, karena kasihan mereka yang sudah susah payah untuk mengikuti proses seleksi PPS.
“Berapa banyak orang yang didzolimi oleh KPU Kabupaten Sarolangun, mereka rela tinggalkan aktivitas dan keluarga serta uang untuk mengurus kelengkapan administrasi. Tapi kenyataan harapan sirna bak ditelan bumi,” tutur Rayan.
Proses rekruitmen PPS oleh KPU selalu terkesan buruk, pada setiap tahapan Pemilu sebagian besar saat rekrutmen panitia Pemilu mulai dari Panwascam, PPK hingga PPS , rupanya sudah ada kandidat sebelum-sebelumnya.
“Kapan mau maju Negara ini, kalau praktik jahat masih diterapkan demi kepuasan oknum atau golongan tertentu,” sesalnya.
Ia berharap, hal seperti ini tidak terjadi lagi, karena yang diharapkan adalah penyelenggaraan Pemilu yang akuntabel, jujur, adil dan lainnya.
“Pola seperti ini adalah upaya pembodohan dan harus dirubah demi terwujud demokrasi yang akuntabel dan berintegritas,” pinta Rayan. (TN)
