Kinerja Wako – Wawako Sungai Penuh Disorot Media, ULP Langsung Tayangkan 17 Paket Tender Sekaligus
TINTANUSANTARA.CO.ID, SUNGAI PENUH – Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kota Sungai Penuh langsung menayangkan sekaligus 17 paket proyek tender, Rabu (24/8/2022).
Penayangan atau penggelaran tender secara serentak sebanyak 17 paket proyek ini tidak seperti sebelumnya, hanya 2, 5 dan 7 paket yang ditayangkan.
Bahkan, ada waktu jeda yang cukup lama setiap penayangan dan penggelaran tender APBD Kota Sungai Penuh tahun 2022.
“Hari ini tidak seperti biasanya, cukup banyak yang ditayangkan untuk paket tender. Hingga pukul 00.00 Wib, Kamis 17 paket tender langsung ditayangkan dan digelar tendernya,” ujar Harmo Karimi penggiat anti korupsi.
Menurutnya, paket proyek APBD Kota Sungai Penuh yang ditayangkan tersebut adalah pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sungaipenuh.
“Mayoritas ada pada Dinas Pekerjaan Umum. Ada juga pada Dinas Perkim juga ditayangkan,” bebernya
Dia menyayangkan paket proyek tersebut semestinya digelar di awal tahun, sehingga serapan anggaran Kota Sungai Penuh menjadi maksimal.
“Kita amat menyayangkan, semestinya diawal tahun sudah digelar. Ini sudah digelar dipertengahan tahun, dicicil lagi. Ini kan aneh. Coba setiap Minggu atau setiap hari ditayangkan 20 paket proyek kan lebih bagus. Pembangunan bisa dipercepat,” bebernya
Selain itu, dia berharap pelaksanaan tender ini bebas dari intervensi dan benar – benar dilakukan secara transparan.
“Isu diluar tentang lambatnya tender ini, sangatlah miris sekali. Berbagai macam dugaan banyak muncul. Seperti, dugaan fee yang besar, dugaan pengaturan pemenang dilakukan sebelum tender lah. Macam – macam pokoknya,” terangnya
Dengan dilaksanakannya, tender secara bersih, tentu akan memulihkan kepercayaan masyarakat dan juga memulihkan kepercayaan rekanan untuk Beramai – ramai menjadi peserta dan bersaing untuk memperebutkan proyek pemerintah Kota.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Sungaipenuh Azhar Hamzah juga mendesak supaya Walikota Sungaipenuh untuk mengintruksikan OPDnya untuk segera melaksanakan kegiatan belanja modal. Apalagi, sebentar lagi akan masuk pada pembahasan APBD-P.
“Kalau melihat kondisi begini, di APBD-P apa yang akan dibahas. Jangankan untuk menambah anggaran, untuk menggunakan anggaran yang ada saja lambat,” tuturnya
(Wardizal)