Ini Sejarah Baru Kota Sungai Penuh! Dalam 6 Bulan Pemkot Keluarkan 3 Surat Pernyataan Tidak Mengulangi Perbuatan Yang Sama
TINTANUSANTARA.CO.ID, SUNGAI PENUH – Ini adalah sejarah baru kepemimpinan Kota Sungai Penuh! Kurun waktu 6 bulan, pemerintah Kota Sungai Penuh telah mengeluarkan 3 kali surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan dengan waktu berjangka.
Sejak Kota Sungai Penuh menjadi daerah otonomi baru 2008 hingga sekarang sudah dipimpin oleh 3 pejabat Walikota, 2 walikota devenitive dan baru kepemimpinan Ahmadi – Antos yang membuat surat pernyataan.
Surat pernyataan Pemkot pertama adalah surat pernyataan penghentian penggunaan TPAS Renah Kayu Embun. Surat pernyataan tertanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Sungai Penuh Alvia Santoni. Dalam surat itu menjelaskan Pemkot menutup dan merekonstruksi kembali TPA RKE 31 Mei 2022.
Surat pernyataan kedua dan ketiga ditujukan kepada warga Desa Sungai Ning, kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh.
Isi surat pernyataan kedua ditolak oleh warga karena isinnya tidak tegas. Kemudian, setelah direvisi, muncul lagi surat pernyataan ketiga. Surat pernyataan ketiga diterima oleh warga.
Diterimanya surat pernyataan yang juga ditandatangani oleh Wakil Walikota Alvia Santoni, warga tidak lagi melakukan pemblokiran jalan menuju TPAS Illegal di RPT.
“Surat pernyataan pemkot pertama kita tolak. Kita minta isi surat pernyataan lebih tegas dan lugas sesuai dengan rekomendasi dewan,” ujar Dicky Hamdani tokoh masyarakat Desa Sungai Ning.
“Untuk revisinya sudah kita terima dan warga tidak lagi memblokir jalan masuk ke RPT dalam jangka waktu 6 bulan terhitung 3 Desember 2022,” ujarnya
Sebelumnya, polemik persampahan yang telah berulang-ulang terjadi di Kota Sungaipenuh dalam pemerintahan Ahmadi – Antos dinilai DPRD Kota Sungai Penuh, pemkot tidak memiliki rencana dan belum sama sekali bergerak untuk mengatasinya secara undang-undang. Ini diutarakan oleh anggota DPRD dari Fraksi Hanura Pasran K.
Sementara itu, sejumlah penggiat dan pemantau pembangunan mengaku prihatin melihat kondisi persampahan Sungai Penuh yang tidak kunjung selesai.
“Polemik persampahan dimasa Ahmadi ini adalah berkepanjangan. Belum ada solusi yang konkrit dan jelas. Kita akan mempertanyakan langsung ke Walikota dalam Demo yang akan digelar besok dikantor Walikota,” ujar Yeddi Hermawan.
(Wardizal)