Dinas PMD Sebut BPD, Camat dan Inspektorat Adalah Garda Pertama Pengawasan Soal Realisasi Pekerjaan di Desa
TINTANUSANTARA.CO.ID, SAROLANGUN – Audensi yang di lakukan lkatan Wartawan Sarolangun (IWS) dengan dinas PMD Kab Sarolangun Rabu (4/8/2021) berlangsung lancar dan kondusif.
Audensi yang di gelar diruang kerjan kepala dinas PMD tersebut dihadiri beberapa orang Kabid dan Sekdin serta pendamping kabupaten/Tenaga Ahli.
Dalam audensi ada sembilan pertanyaan yang diajukan oleh pihak lkatan Wartawan Sarolagun (IWS) kepada dinas PMD yang berkaitan soal peran dan fungsi dinas PMD dan kinerja para pendamping dalam melakukan pengawasan Realisasi anggaran dana desa, P2DK, dan bantuan Provinsi.
Terkait hal tersebut kepala dinas PMD Mulyadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ikatan Wartawan Sarolangun yang meminta waktu audensi dengan pihak PMD dari itu semoga apa yang kita lakukan pada audensi ini bisa bermanfaat kedepan nya ujar kadis PMD Mulyadi.
“Disini saya sampaikan bahwa peran dinas PMD untuk melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran dana desa itu tidak ada, pihak kita hanyalah sebatas monitoring saja, kita bukan sebagai pengawas karena yang berperan sebagai pengawas untuk hal ini ada tiga yakni BPD, Camat dan inspektorat. Namun garda pertama yang paling berperan untuk pengawasan adalah BPD desa karena pihak BPD yang menjadi pengawas berikut camat karena camat yang mengetahui soal realisasi pekerjaan yang dilakukan itu dan berikut nya auditor daerah dalam hal ini ialah Inspektorat kita dari dinas hanyalah sebatas membantu dalam administrasi saja kalau pengawas ada pada lembaga lain karena itu kita hanya mendapat laporan tembusan saja jika ada temuan yang di lakukan oleh pihak Inspektorat.” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan Mulyadi, “Saat ini kita akui masih ada beberapa desa yang gagal melakukan realisasi dana desa tetapi ada juga yang berhasil untuk mereka yang gagal untuk saat ini bahkan telah di tetapkan sebagai tersangka dalam hal ini desa lidung Desa Batu Putih, Desa Talang Mas dan juga ada yang telah mengembalikan uang dalam hal desa Gurun Mudo dan beberapa desa lainnya.”
“Namun demikian kita telah berupaya untuk mengingatkan para kades untuk lebih hati hati dalam menjalani angaran terutama harus terbuka dan transparan harus melibatkan masyarakat dalam musyawarah karena hal penting mulai rapat musdus hingga musdes jangan hanya perangkat desa dan orang yang tertentu saja yang ikut rapat,” ujar Kadis pada Para wartawan gerbong IWS.
Di akui Kadis PMD selama ini laporan yang kita terima photo musyawarah sangat minim orang-orang nya dari itu kita terus menerus mengingatkan agar hal ini di benahi hal yang paling penting lagi soal pembuatan SPJ yang selama ini di lakukan satu pintu sehingga tidak singkron saat di lakukan audit dan kita telah melakukan pemecatan pada oknum yang melakukan itu di dinas PMD pada tahun 2020 dan kita sudah beri warning pada semua pegawai dinas PMD jangan coba coba bermain lagi soal pembuatan SPJ desa hal ini biarlah para Kades dan Sekdes dan Kaur keuangan untuk membuat SPJ mereka sendiri terang Mulyadi.
Di jelaskan kadis lagi kedepannya mari kita sama-sama memantau realisasi dana desa sesuai dengan fungsi kita masing masing agar kedepannya bisa lebih baik lagi tutupnya.
Diakhir acara audensi pihak lkatan Wartawan Sarolangun dan pihak dinas PMD sepakat untuk bekerja sama demi terwujudnya satu tujuan dalam membangun Kab Sarolangunyang lebih baik terutama soal pengawasan dan transparasi terkait alokasi anggaran yang di kelola pihak desa baik dana APBN Provinsi dan APBD Kab Sarolangun mulai dari perencanan hinga realisasi sehingga tidak ada lagi celah bagi para oknum Kades yang melakukan penyalah gunaan anggaran dengan cara licik demi memperkaya diri pribadi dan para kroninya. (An)