Boalemo, 10 Juni 2025 — Wakil Ketua Komisi III DPRD Boalemo, Arman Naway, S.H., menyuarakan desakan keras kepada pemerintah untuk segera melegalkan tambang rakyat di wilayah Paguyaman dan Dulupi. Menyikapi penertiban tambang emas ilegal yang tengah berlangsung, politisi Partai NasDem ini menegaskan dukungannya terhadap langkah aparat, namun menekankan perlunya solusi yang adil dan manusiawi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.
“Penertiban tambang ilegal itu langkah benar, tapi masyarakat juga butuh makan. Negara harus segera hadir dengan solusi,” tegas Arman di sela aktivitasnya.
Ia memperingatkan bahwa tanpa penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), tindakan represif semata justru dapat memicu konflik sosial dan memperparah kondisi ekonomi warga.
Arman juga menyoroti praktik penggunaan alat berat dalam tambang rakyat yang dinilainya menyimpang dari semangat pemberdayaan. “Kalau sudah pakai excavator, itu bukan tambang rakyat lagi. Jangan biarkan rakyat jadi kuli di atas tanahnya sendiri,” ujarnya tajam.
Kritik pun dilontarkan kepada pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam mengusulkan WPR untuk Boalemo. Ia membandingkan dengan daerah tetangga seperti Pohuwato yang lebih proaktif dalam memberi kepastian hukum bagi penambang kecil.
“Kalau dari dulu pemerintah serius, WPR sudah ditetapkan. Sekarang masyarakat telanjur menggantungkan hidup di tambang ilegal, dan kita yang lamban merespons,” kata Arman.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong agar pengelolaan tambang rakyat ke depan diatur melalui koperasi atau komunitas warga lokal, dengan mekanisme sederhana namun tetap diawasi secara ketat agar IPR benar-benar berpihak pada rakyat, bukan menjadi celah bagi pengusaha besar.
“IPR itu bukan untuk pengusaha besar. Itu untuk rakyat kecil,” tandasnya.
Arman menutup pernyataannya dengan mendesak percepatan regulasi dari pemerintah pusat dan provinsi, guna memberi kepastian hukum bagi warga Boalemo yang selama ini hidup dalam ketidakjelasan hukum di sektor tambang.
“Legal bukan berarti bebas, tapi ada aturan, ada pengawasan, dan ada keadilan. Itu yang harus negara hadirkan,” pungkasnya.
Pewarta rey