TINTANUSNTARA.CO.ID, Jakarta — Ketua Umum Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG), Henry Hosang, kembali menggemparkan publik dengan pernyataan keras terkait tragedi keuangan Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) Pimpinan Nicholas Nyoto Prasetyo, yang menelan korban dalam jumlah masif 44.000 orang Dari data sementara yang terhimpun, kerugian diperkirakan mencapai Rp 3.1 triliun, namun CWIG meyakini angka sesungguhnya bisa berlipat hingga puluhan triliun rupiah, karena banyak korban tak berani bersuara atau enggan melapor.
“Ini baru yang terungkap. Yang belum terungkap mungkin jauh lebih besar. Banyak korban memilih diam karena tidak lagi percaya kepada negara,” tegas Henry di Jakarta, kamis (9/10).
CWIG menilai, Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan langsung dan menunjukkan ketegasan negara dalam memberantas investasi ilegal atau bodong yang sudah seperti wabah nasional.
“Pak Presiden Prabowo Masih banyak modus investasi ilegal lain yang berkeliaran dengan gaya dan nama berbeda, tapi pola penipuannya sama: rakyat terus jadi korban, negara hanya menonton,” ujar Henry.
CWIG menilai, kasus Koperasi BLN adalah bukti kegagalan sistemik pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Lembaga yang seharusnya menjaga masyarakat — mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian, PPATK, Kementerian Koperasi, hingga Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) — justru terkesan pasif, lamban, dan saling menunggu perintah.
“Bagaimana mungkin dana triliunan rupiah bisa berputar tanpa satu pun lembaga mengendus adanya anomali? Bahkan ketika kasus ini viral di media sosial, tak ada tindakan cepat. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bukti nyata lemahnya sistem pengawasan nasional,” kecam CWIG.
CWIG juga menyoroti dampak sosial yang jauh lebih tragis: banyak korban mengalami stres berat, depresi, bahkan banyak yang meninggal dunia akibat tekanan ekonomi dan kehilangan seluruh aset hingga meninggalkan hutang.
“Ada korban yang sampai gadai SK, jual tanah, bahkan bunuh diri karena kehilangan segalanya. Ini bukan lagi urusan uang, tapi kemanusiaan. Negara tidak boleh tinggal diam!” tegas Henry.
CWIG menegaskan, pemerintah seharusnya tidak menunggu korban berjatuhan baru bertindak. Deteksi dini dan langkah hukum cepat harus menjadi prinsip utama pengawasan.
“CWIG sudah berkali-kali mengingatkan, jangan tunggu ada korban baru bergerak. Sekarang korban sudah puluhan ribu, barulah semua bereaksi. Ini sudah sangat terlambat,” kata Henry.
Lebih lanjut, CWIG meminta Presiden Prabowo untuk membubarkan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pembentukan OJK yang dinilai tidak efektif dan hanya menjadi simbol administratif tanpa kekuatan nyata.
“Bubarkan saja Satgas PASTI! Sudah terbukti tidak berfungsi. Bentuk lembaga baru yang independen, transparan, dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden — bukan kepada pejabat birokratis yang saling lempar tanggung jawab,” ujar Henry dengan nada tegas.
Sebagai langkah konkret, CWIG juga mendorong pencopotan Kepala OJK sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan.
“Kalau negara terus membiarkan rakyat ditipu di depan mata, maka kepercayaan publik akan habis. Presiden harus bertindak, sebelum semuanya benar-benar runtuh,” tutup Henry”.
(*/Red)
