Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih kemungkinan akan mengalami penundaan dan dijadwalkan berlangsung antara 18 hingga 20 Februari 2025.

“Pelantikan ini akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 dan dilakukan langsung oleh Presiden. Hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik serta memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Ia juga menekankan bahwa dengan pelantikan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bekerja secara optimal dan polarisasi politik pasca-Pilkada dapat segera berakhir.

“Kita berharap situasi politik sudah kondusif, sehingga semua pihak bisa fokus bekerja. Dengan demikian, pemerintahan yang berjalan nantinya bukan lagi bersifat transisi, tetapi sudah definitif dan memiliki legitimasi penuh,” tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut tidak hanya diikuti oleh para kepala daerah terpilih, tetapi juga dihadiri oleh seluruh Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia.

Di Kabupaten Batang Hari, Zoom Meeting ini digelar di Ruang COC Diskominfo dan diikuti oleh Sekda Batang Hari Mula P. Rambe, S.Sos., M.H., beserta jajaran pejabat terkait. Turut hadir Ketua DPRD Batang Hari, Rahmat Hasrofi, yang juga mengikuti arahan langsung dari Mendagri terkait persiapan pelantikan.

“Hari ini saya bersama rekan-rekan pejabat lainnya, termasuk Ketua DPRD Batang Hari, Bapak Rahmat Hasrofi, mengikuti Zoom Meeting bersama Bapak Mendagri Tito Karnavian guna membahas jadwal pelantikan kepala daerah terpilih,” ujar Sekda Batang Hari, Mula P. Rambe.

Dengan adanya kepastian jadwal pelantikan ini, diharapkan pemerintahan di daerah dapat segera berjalan efektif sesuai dengan visi-misi kepala daerah terpilih.

(RED)