TINTA NUSANTARA.CO.ID — Aksi premanisme jalanan di kawasan Simpang Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, kembali menuai sorotan tajam. Aktivis Mustopa dan masyarakat menilai praktik pemalakan terhadap sopir truk di ruas Jalan Nasional Jambi–Sarolangun sudah berlangsung terlalu lama dan seolah dibiarkan tumbuh subur tanpa tindakan tegas.
Keluhan demi keluhan terus bermunculan dari para sopir angkutan batu bara maupun sawit yang mengaku diperas saat melintas di kawasan tersebut, terutama pada malam hingga dini hari. Ironisnya, lokasi dugaan aksi pemalakan disebut terjadi secara terang-terangan di area RT 05 Simpang Jelutih, tepatnya di sekitar bengkel Naila Motor.
Aktivis Batin XXIV, Krisno, menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar gangguan keamanan biasa, melainkan sudah menjadi penyakit sosial yang meresahkan masyarakat dan dunia transportasi.
“Ini jelas pemerasan di jalan. Truk batu bara, truk sawit lewat lalu dipalak dan diminta uang dengan jumlah tertentu. Kalau dibiarkan terus, ini mempermalukan wajah daerah dan menunjukkan lemahnya penegakan hukum,” tegas Krisno kepada media ini, Kamis (2/6/2026).
Menurutnya, praktik pemalakan semakin marak seiring tingginya aktivitas angkutan batu bara yang melintasi jalur nasional tersebut. Ia meminta pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) tidak lagi hanya sebatas menerima laporan, tetapi benar-benar turun membersihkan aksi premanisme yang disebut sudah sangat meresahkan sopir.
“Masalah ini bukan hanya urusan polisi saja. Pemerintah daerah juga harus hadir. Dinas Sosial, tokoh masyarakat, sampai aparat desa harus bergerak bersama. Jangan sampai jalan nasional malah dikuasai preman jalanan,” ujarnya.
Krisno juga mengungkapkan bahwa persoalan ini menjadi perhatian serius masyarakat karena aksi dugaan pemalakan disebut kerap terjadi sekitar pukul 00.00 WIB hingga 01.00 WIB dini hari. Bahkan, menurutnya, kondisi tersebut sudah masuk dalam pembahasan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Seorang sopir truk yang enggan disebut namanya mengaku menjadi korban pemerasan saat melintas di Simpang Jelutih.
“Bang, kami diperas di Simpang Jelutih. Awalnya diminta Rp50 ribu per mobil, akhirnya Rp20 ribu baru bisa berangkat,” ungkap sopir tersebut dengan nada kesal.
Nama sejumlah oknum pun mulai disebut-sebut warga dan sopir sebagai pihak yang diduga terlibat dalam aksi premanisme jalanan tersebut. Namun masyarakat berharap aparat tidak hanya menunggu viral atau jatuh korban sebelum bertindak.
Warga menilai jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka Jalan Nasional Jambi–Sarolangun akan dikenal bukan lagi sebagai jalur ekonomi, melainkan jalur pungli dan intimidasi terhadap sopir angkutan.
Masyarakat kini mendesak APH segera turun tangan melakukan patroli rutin, penindakan tegas, dan membersihkan kelompok-kelompok yang diduga melakukan aksi pemalakan di kawasan Simpang Jelutih. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dikhawatirkan semakin runtuh.(az***001)
